.png){kind=logo}
Ketika Stabilitas Menjadi Barang Langka
Ada satu kecenderungan yang sering muncul dalam diskusi publik Indonesia.
Ketika situasi berjalan baik, kita menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Namun ketika terjadi gangguan kecil sekalipun, perhatian publik langsung tertuju pada masalah tersebut.
Padahal dalam ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, stabilitas bukanlah kondisi alamiah. Stabilitas adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan kebijakan, institusi, kepemimpinan, serta kepercayaan masyarakat.
Karena itu, hasil Survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan tingkat kepercayaan di atas 77 persen pada aspek keamanan nasional, persatuan bangsa, dan kerukunan antarumat beragama layak dibaca lebih serius.
Bukan karena angkanya tinggi.
Tetapi karena angka itu muncul di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja.
Indonesia Tidak Sedang Hidup di Ruang Hampa
Sering kali kita membahas kondisi Indonesia seolah-olah terpisah dari dunia.
Padahal kenyataannya tidak demikian.
Pada saat survei dilakukan, dunia sedang menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan.
Perang dan konflik geopolitik masih berlangsung di beberapa kawasan strategis. Jalur perdagangan global belum sepenuhnya pulih. Harga energi dan komoditas bergerak fluktuatif. Banyak mata uang negara berkembang mengalami tekanan. Bahkan sejumlah negara maju menghadapi penurunan tingkat kepercayaan publik akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Indonesia tentu tidak kebal terhadap kondisi tersebut.
Rupiah mengalami tekanan. Harga sejumlah barang impor meningkat. Ketidakpastian pasar global memengaruhi sentimen investasi.
Namun menariknya, di tengah tekanan tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia masih merasa aman, masih melihat persatuan bangsa tetap terjaga, dan masih menilai kerukunan sosial berada dalam kondisi baik.
Fakta ini bukan sesuatu yang dapat dianggap biasa.
Keamanan dan Persatuan Tidak Bisa Diproduksi Secara Instan
Dalam demokrasi modern, kepercayaan publik terhadap keamanan nasional merupakan indikator yang sangat penting.
Masyarakat tidak akan memberikan penilaian positif terhadap keamanan jika mereka merasakan konflik sosial yang meluas, ketidakpastian politik yang tinggi, atau lemahnya kehadiran negara.
Demikian pula dengan persatuan bangsa.
Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat kompleks. Perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, dan kepentingan politik selalu berpotensi menciptakan gesekan.
Karena itu, ketika lebih dari tiga perempat masyarakat masih melihat persatuan nasional tetap kokoh, ada pesan penting yang tersirat.
Bahwa berbagai institusi negara masih mampu menjalankan fungsi dasarnya dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional.
Membaca Kepemimpinan Melalui Stabilitas
Tidak semua keberhasilan pemerintahan terlihat dalam bentuk proyek fisik atau angka investasi.
Sebagian keberhasilan justru terlihat dalam hal-hal yang tidak terjadi.
Tidak terjadinya konflik sosial berskala besar.
Tidak terjadinya instabilitas politik yang berkepanjangan.
Tidak terjadinya krisis kepercayaan yang mengganggu kehidupan masyarakat.
Dalam konteks ini, pendekatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas nasional sebagai prioritas memiliki relevansi tersendiri.
Di tengah situasi global yang semakin tidak pasti, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, stabilitas keamanan, dan pengelolaan hubungan internasional yang relatif moderat.
Pendekatan tersebut mungkin tidak selalu menjadi perhatian publik setiap hari, tetapi dampaknya dapat terlihat melalui indikator-indikator kepercayaan sosial yang relatif tinggi.
Angka Ekonomi Menjadi Pengingat Penting
Meski demikian, survei yang sama juga menyampaikan pesan lain.
Kepuasan terhadap kondisi ekonomi berada pada angka 59,2 persen.
Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap keamanan dan persatuan nasional.
Bagi pemerintah, data tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai ancaman, melainkan sebagai kompas.
Masyarakat mengakui bahwa stabilitas nasional masih terjaga, tetapi pada saat yang sama mereka berharap manfaat pembangunan ekonomi semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Artinya, kepercayaan publik masih tersedia. Tantangannya adalah bagaimana kepercayaan tersebut dikonversi menjadi kesejahteraan yang lebih nyata.
Modal yang Tidak Dimiliki Semua Negara
Banyak negara memiliki sumber daya alam.
Banyak negara memiliki pasar yang besar.
Namun tidak semua negara memiliki tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi untuk menjalankan agenda pembangunan jangka panjang.
Kepercayaan adalah modal politik yang sangat mahal.
Dan hasil survei Poltracking menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal tersebut.
Pertanyaannya bukan lagi apakah masyarakat masih percaya.
Pertanyaannya adalah bagaimana kepercayaan itu digunakan untuk mempercepat reformasi ekonomi, memperkuat daya saing nasional, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena pada akhirnya, stabilitas bukan tujuan akhir.
Stabilitas adalah fondasi agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
Kesimpulan
Survei Poltracking Indonesia tidak hanya berbicara mengenai tingkat kepuasan publik. Lebih dari itu, survei tersebut menggambarkan bahwa di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian internasional, Indonesia masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan nasional, kerukunan sosial, dan persatuan bangsa.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas nasional tampak tetap menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Tantangan berikutnya adalah memastikan modal kepercayaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebab kepercayaan publik yang tinggi bukanlah garis akhir. Ia adalah titik awal untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih maju, dan lebih tangguh menghadapi masa depan.
