.png){kind=logo}
Kebijakan
Explore articles in the Kebijakan category
Pemerintah Siapkan Insentif Rp20 Miliar bagi Kota Terbersih, Kolaborasi Warga Jadi Kekuatan Mewujudkan Indonesia yang Lebih Bersih
JAKARTA – Upaya pemerintah dalam membangun lingkungan yang bersih dan berkelanjutan terus diperkuat melalui kebijakan yang memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi. Salah satunya dengan menyiapkan insentif sebesar Rp20 miliar bagi lima kota terbersih di Indonesia. Langkah ini menjadi bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan tata kelola lingkungan yang baik sekaligus mendorong daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kebersihan.
Read more
Memperkokoh Ketahanan Nasional, Kepala BIN Dorong UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing demi Lindungi Kedaulatan Negara
Inisiatif proaktif Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra dalam mendorong kajian pembentukan UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing menuai apresiasi luas dari civitas akademika. Langkah strategis pemerintah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan negara dalam membentengi kedaulatan nasional, memproteksi data rahasia negara, serta menangkal ancaman operasi intelijen asing di tengah sengitnya persaingan geopolitik global.
Read more
Prabowo Buka Peluang Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Diaspora Unggul Bisa Jadi Aset Strategis Indonesia
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penerapan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora Indonesia yang memiliki talenta istimewa. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertahankan hubungan dengan warga Indonesia yang berkarier di luar negeri sekaligus memperbesar peluang kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional.
Read more
Ketua DPD Apresiasi Kepastian Status Guru PPPK, Pengabdian Tenaga Pendidik Makin Diperhatikan
JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Read more
Pemerintah Mulai Implementasi Biodiesel B50, Transisi Tiga Bulan Didorong Demi Efektivitas Program
JAKARTA – Pemerintah resmi memulai implementasi bahan bakar biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan energi. Melalui kebijakan ini, kandungan biodiesel dalam bahan bakar solar meningkat menjadi 50 persen, melanjutkan program mandatori B40 yang telah lebih dahulu diterapkan.
Read more
