.png){kind=logo}
Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan keputusan Satgas Debottlenecking. Menurutnya, koordinasi yang cepat dan kepatuhan terhadap keputusan bersama menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi investor.
Dalam pernyataannya, Purbaya juga mengingatkan bahwa instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas dapat dikenai evaluasi, termasuk usulan penyesuaian atau pemotongan anggaran sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah.
Ketegasan Pemerintah Dinilai Penting untuk Menjaga Kepercayaan Investor
Pemerintah memandang kepastian hukum dan efektivitas birokrasi sebagai dua faktor utama yang memengaruhi minat investasi.
Karena itu, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mendukung penuh pelaksanaan keputusan Satgas Debottlenecking. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi proses administrasi maupun koordinasi yang menghambat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.
Menurut Purbaya, investasi yang telah memperoleh dukungan pemerintah harus diiringi dengan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, terukur, dan akuntabel.
Satgas Debottlenecking Fokus Menyelesaikan Persoalan Lintas Instansi
Satgas Debottlenecking dibentuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan investasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.
Persoalan seperti perizinan, sinkronisasi regulasi, penggunaan lahan, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian dari ruang lingkup penyelesaian Satgas.
Melalui mekanisme koordinasi tersebut, pemerintah berharap proses investasi dapat berlangsung lebih efektif sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh keputusan Satgas harus menjadi pedoman pelaksanaan bagi setiap instansi yang terkait.
Pemerintah Terapkan Evaluasi Mingguan
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai target, pemerintah akan melaksanakan evaluasi secara berkala melalui rapat mingguan.
Dalam rapat tersebut, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta melaporkan perkembangan penyelesaian hambatan investasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap keputusan Satgas Debottlenecking benar-benar dijalankan serta mengidentifikasi hambatan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
Pemerintah berharap pola evaluasi yang berkesinambungan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi.
Percepatan Investasi Menjadi Bagian dari Strategi Menjaga Stabilitas Ekonomi
Pemerintah menilai investasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas industri, serta memperkuat daya saing nasional.
Karena itu, berbagai upaya penyederhanaan birokrasi dan percepatan penyelesaian hambatan investasi terus dilakukan agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif.
Ketegasan yang disampaikan Purbaya mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola investasi melalui koordinasi yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih terukur. Dengan sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pemerintah berharap realisasi investasi dapat terus meningkat sekaligus memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.
