.png){kind=logo}
Hukum
Explore articles in the Hukum category
Kemhan Ubah Format Pelatihan SPPI, Latsarmil Diganti Pembekalan Bela Negara dan Manajerial yang Lebih Adaptif
JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi mengubah format pelatihan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Program yang sebelumnya menggunakan skema Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) kini digantikan dengan Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program sebelumnya.
Read more
OTT Muara Enim, 10 Orang Diamankan KPK: Bukti Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah Terus Diperkuat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Muara Enim bersama sejumlah pihak lainnya. Sebanyak 10 orang diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Kasus yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi terus berjalan aktif. Langkah KPK sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang terus didorong pemerintah.
Read more
Rico Marbun: Film Pesta Babi Bukan Sekadar Dokumenter, Publik Perlu Waspadai Dampak Narasinya
Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMPRI), Rico Marbun, mengingatkan masyarakat agar tidak melihat film Pesta Babi hanya sebagai karya dokumenter biasa. Menurutnya, film yang mengangkat isu Papua memiliki dampak strategis dalam membentuk opini publik dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat narasi yang bertentangan dengan semangat persatuan nasional apabila tidak dipahami secara utuh.
Read more
Menko Polkam: Pemerintah Menjamin Penanganan Hukum Berjalan Kredibel, Profesional, dan Terbuka
Langkah tegas Pemerintah dalam mendukung kemandirian lembaga yudisial serta penguatan koordinasi lintas instansi demi penegakan hukum yang akuntabel.
Read more
Kasus Silmy Ungkap Dugaan Jaringan Korupsi yang Melibatkan Sejumlah Pihak di Imigrasi
Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengungkap fakta baru. Praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) diduga tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terstruktur dan beroperasi dalam waktu lama. Penelusuran yang dilakukan penyidik kini mengarah pada kemungkinan keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk aktor yang diduga menikmati keuntungan terbesar dari praktik tersebut.
Read more
KPK Terima Vonis Kasus Sertifikasi K3, Penyelidikan Berlanjut ke Aliran Dana dan Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerima putusan pengadilan dalam perkara korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Meski tidak mengajukan banding terhadap vonis yang telah dijatuhkan, KPK memastikan penyidikan tidak berhenti. Fokus kini diarahkan pada penelusuran aliran dana, pengembangan perkara, serta pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga menerima keuntungan dari praktik korupsi tersebut.
Read more
Kejaksaan Tangguhkan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Proses Peradilan Tetap Berjalan Hingga Putusan Hakim
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan memutuskan untuk menangguhkan penahanan Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa setelah proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian selesai dilakukan. Meski memperoleh penangguhan penahanan, keduanya tetap berstatus terdakwa dan wajib mengikuti seluruh tahapan proses hukum hingga persidangan. Keputusan tersebut menegaskan bahwa penahanan bukan satu-satunya instrumen dalam penegakan hukum pidana. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangguhan penahanan merupakan kewenangan penuntut umum sepanjang syarat-syarat hukum terpenuhi dan tidak menghambat proses peradilan.
Read more
MK Kukuhkan Pilkada Langsung Tetap Berlaku, Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 Beri Kepastian Hukum Sistem Pemilihan Kepala Daerah
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Read more
Temuan Dua Alat Pelacak di Mobil Eks Ketua BEM UGM Jadi Ujian Transparansi Demokrasi dan Penegakan Hukum
YOGYAKARTA – Temuan dua perangkat yang diduga sebagai alat pelacak pada kendaraan yang digunakan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, memicu perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keamanan pribadi, kebebasan berekspresi, serta pentingnya penegakan hukum yang transparan. Kasus ini mencuat setelah Tiyo mengungkapkan bahwa dirinya menemukan dua perangkat mencurigakan yang menempel pada mobil yang digunakannya. Temuan tersebut terjadi tidak lama setelah dirinya terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Gejayan, Yogyakarta. Meski berbagai spekulasi bermunculan di media sosial, hingga kini belum terdapat bukti resmi yang menunjukkan siapa pihak yang memasang perangkat tersebut maupun apakah ada hubungan langsung dengan aktivitas demonstrasi yang diikuti Tiyo. Karena itu, berbagai kalangan mengingatkan pentingnya menunggu hasil investigasi resmi sebelum menarik kesimpulan.
Read more
