.png){kind=logo}
Di tengah aksi tersebut, hasil survei Data Survei Indonesia (DSI) memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi pemerintah. Survei yang dilakukan pada 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat 62,4 persen publik menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Tuntutan Demo Pati Bertemu dengan Agenda Pemerintah
Direktur Eksekutif DSI, Rijal, menilai tuntutan yang dibawa AMPB memiliki irisan dengan agenda pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Percepatan RUU Perampasan Aset dan tuntutan hukuman berat bagi koruptor menunjukkan adanya dorongan masyarakat agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat dalam menghadapi korupsi.
Pada Selasa (25/8), Prabowo kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan penyelewengan saat menghadiri peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali. Menurut Rijal, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa isu pemberantasan korupsi tetap menjadi bagian dari agenda pemerintahan.
62,4 Persen Publik Nilai Pemerintah Serius Berantas Korupsi
Data DSI menunjukkan 62,4 persen responden menilai pemerintah serius dalam memberantas korupsi, sedangkan 33,0 persen menilai sebaliknya. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden masih melihat adanya keseriusan pemerintah, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keraguan dan menginginkan bukti kinerja yang lebih kuat.
Menurut Rijal, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan karena dapat menjadi bagian dari pengawasan publik. Namun, penilaian terhadap keseriusan pemerintah perlu melihat data secara utuh, bukan hanya berdasarkan dinamika aksi massa atau pemberitaan yang berkembang.
Kepuasan terhadap Prabowo Mencapai 60,7 Persen
Survei DSI juga mencatat 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum yang berada di angka 55,5 persen.
Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai kritik terhadap pemerintah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden masih berada di atas angka 60 persen. Dengan kata lain, demonstrasi yang berlangsung tidak serta-merta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap Prabowo.
Kepercayaan terhadap Pemerintah Masih 72,2 Persen
Pada tingkat pemerintahan secara umum, 72,2 persen responden menyatakan percaya terhadap pemerintahan. Sementara itu, 61,8 persen menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar. Namun, kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kebijakan yang konkret, khususnya dalam isu yang menjadi perhatian masyarakat seperti pemberantasan korupsi dan pengawasan penggunaan anggaran negara.
Publik Tetap Kritis terhadap Penegakan Korupsi
Dukungan terhadap pemerintah tidak berarti masyarakat berhenti memberikan kritik. Survei DSI mencatat 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi masih menyasar lawan politik, sementara 33,0 persen menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan terhadap proses pemberantasan korupsi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penegakan hukum dilakukan secara konsisten, transparan, dan mampu memberikan keyakinan bahwa pemberantasan korupsi berlaku tanpa pandang bulu.
Publik Tidak Hanya Menuntut Penindakan
Salah satu temuan penting survei DSI muncul dalam kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Dari responden yang mengikuti kasus tersebut, 59,2 persen memaknainya sebagai bukti lemahnya pengawasan program sejak awal.
Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat keberhasilan pemberantasan korupsi dari jumlah pelaku yang ditindak. Publik juga menuntut pemerintah memperbaiki sistem pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
RUU Perampasan Aset Perlu Dijawab Secara Serius
Tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset menunjukkan adanya harapan agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Aspirasi tersebut perlu ditempatkan dalam proses kebijakan dan legislasi yang jelas, transparan, serta memberikan kepastian hukum.
Tujuan akhirnya harus memperkuat kemampuan negara dalam mencegah kerugian dan memulihkan aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hukuman Berat Bukan Satu-Satunya Jawaban
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor menggambarkan kuatnya kemarahan publik terhadap praktik korupsi. Namun, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan beratnya hukuman.
Pencegahan, pengawasan anggaran, transparansi, serta perbaikan tata kelola juga menjadi bagian penting. Pemerintah perlu mempersempit ruang terjadinya korupsi sekaligus memastikan proses hukum berjalan ketika pelanggaran terjadi.
Kontra Narasi Harus Menggunakan Data
Di tengah aksi hari ini, data survei dapat menjadi perspektif untuk melihat situasi secara lebih lengkap. Ketika muncul anggapan bahwa pemerintah tidak serius memberantas korupsi, survei DSI mencatat 62,4 persen publik justru menilai pemerintah serius. Ketika muncul anggapan bahwa Prabowo telah kehilangan dukungan, 60,7 persen responden masih menyatakan puas terhadap kinerjanya. Sementara itu, 72,2 persen masih menyatakan percaya terhadap pemerintahan.
Namun, penggunaan data juga harus dilakukan secara jujur. Angka 33,0 persen yang menilai pemberantasan korupsi belum serius dan 41,4 persen yang memiliki persepsi penindakan menyasar lawan politik merupakan catatan yang tidak boleh diabaikan.
Kritik dan Dukungan Bisa Berjalan Bersamaan
Demonstrasi dan hasil survei sebenarnya tidak harus ditempatkan sebagai dua hal yang bertentangan. Masyarakat dapat melakukan demonstrasi sekaligus masih memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat juga dapat mendukung Presiden sekaligus meminta kebijakan pemberantasan korupsi diperkuat.
Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari pengawasan. Sementara itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjawab kritik melalui kinerja dan kebijakan yang dapat diukur.
Jawaban Pemerintah Harus Berupa Kinerja
Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu menjawab aksi massa hanya dengan perdebatan politik. Jawaban yang lebih kuat adalah memastikan agenda pemberantasan korupsi menghasilkan perubahan nyata.
Jika masyarakat menuntut RUU Perampasan Aset, prosesnya harus transparan. Jika masyarakat meminta pemberantasan korupsi diperkuat, penegakan hukum harus konsisten. Jika pengawasan dianggap lemah, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan.
Dengan demikian, kritik masyarakat dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki pemerintahan, sementara kepercayaan publik dapat menjadi modal untuk melanjutkan agenda tersebut.
Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan
Survei DSI menunjukkan bahwa Prabowo dan pemerintah masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup kuat. Kepuasan terhadap Prabowo mencapai 60,7 persen, kepercayaan terhadap pemerintahan mencapai 72,2 persen, dan 62,4 persen menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Tetapi angka-angka tersebut bukan alasan untuk berhenti melakukan evaluasi. Sebaliknya, kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab untuk terus memperbaiki pemberantasan korupsi, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola negara semakin transparan.
Demo adalah bentuk penyampaian aspirasi. Survei adalah gambaran persepsi publik. Keduanya dapat berjalan bersamaan dalam demokrasi. Pada akhirnya, pemerintah harus menjawab kritik bukan hanya dengan pernyataan, tetapi dengan kebijakan dan hasil nyata.
