.png){kind=logo}
Pemerintah memandang reformasi tata kelola sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif. Melalui koordinasi yang lebih kuat antar kementerian, lembaga, dan BUMN, pemerintah optimistis pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Danantara Percepat Penataan BUMN Menuju 350 Entitas pada 2027
Pemerintah melalui Danantara menargetkan jumlah entitas BUMN dapat dikonsolidasikan menjadi sekitar 350 perusahaan pada 2027.
Upaya tersebut diarahkan untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien dan profesional. Pemerintah menilai transformasi ini akan memperkuat daya saing BUMN, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Pemerintah Catat Penyelesaian 108 Persoalan Strategis
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah melaporkan telah menyelesaikan 108 persoalan strategis dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.
Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan. Pemerintah berharap keberhasilan tersebut menjadi fondasi untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas dan memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan nasional.
Prabowo Minta Kabinet Bergerak Lebih Cepat Menghadapi Tantangan Ekonomi
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kabinet agar terus mempercepat penyelesaian berbagai tantangan ekonomi melalui kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi.
Pemerintah mendorong percepatan investasi, penguatan sektor produktif, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan efektivitas birokrasi agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga. Sinergi lintas sektor dipandang menjadi kunci dalam mempercepat realisasi target-target pembangunan nasional.
Pengawasan Anggaran Diperkuat untuk Mendukung Efisiensi Belanja Negara
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara guna mencegah potensi kebocoran anggaran.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga setiap anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Efisiensi belanja negara diharapkan mampu memperluas ruang fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas nasional.
Sidang Kabinet Paripurna menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, transformasi BUMN, dan tata kelola keuangan negara. Dengan konsolidasi kelembagaan yang semakin baik serta fokus pada efisiensi dan penyelesaian persoalan strategis, pemerintah optimistis Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang semakin tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan.
