
Semangat tersebut terlihat dalam forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” yang digelar di Hans Kopi Veteran, Semarang. Kegiatan yang diselenggarakan RMOL Jateng itu mempertemukan mahasiswa, akademisi, aktivis, dan budayawan dalam satu forum diskusi terbuka yang membahas berbagai isu kebangsaan dari perspektif yang beragam.
Forum menghadirkan Wakil Ketua Umum Luar Negeri LMND Evantio Yudhistira, Presiden BEM Polines Kevin Kurnia Priambodo, akademisi dan Pengamat Politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Diskusi dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.
Reformasi Harus Menghasilkan Perbaikan Nyata
Dalam pemaparannya, Evantio Yudhistira menyampaikan bahwa reformasi seharusnya tidak berhenti pada kritik terhadap keadaan, melainkan harus menghasilkan gagasan dan solusi yang dapat mendorong perbaikan nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa dekade lalu. Persaingan ekonomi global, transformasi teknologi, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sumber daya alam menjadi isu yang membutuhkan pemikiran bersama.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujar Evantio.
Ia menilai bahwa ruang-ruang intelektual seperti forum diskusi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai pandangan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Objektivitas Penting dalam Menilai Kinerja Negara
Dalam forum tersebut, Evantio juga mengingatkan pentingnya melihat kondisi bangsa secara objektif. Menurutnya, masyarakat perlu mampu membedakan antara kritik yang berbasis fakta dengan narasi yang dibangun oleh emosi atau algoritma media sosial.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” katanya.
Ia menilai bahwa berbagai program pembangunan yang sedang berjalan perlu dievaluasi secara kritis, namun tetap adil. Sebab, di tengah berbagai tantangan global, pemerintah juga tengah menjalankan sejumlah agenda besar seperti penguatan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi desa, hilirisasi industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, masyarakat perlu mengawal berbagai program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat.
Mahasiswa Diminta Menjadi Pengawal Kebijakan Publik
Evantio juga mengajak mahasiswa untuk memainkan peran sebagai pengawal kebijakan publik yang aktif dan bertanggung jawab.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis karena mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda dalam mengawasi pembangunan nasional menjadi sangat penting.
“Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pandangan tersebut mencerminkan semangat bahwa pembangunan nasional memerlukan partisipasi seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah semata.
Koperasi Merah Putih Dibahas sebagai Instrumen Ekonomi Kerakyatan
Dalam sesi diskusi, akademisi Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini turut menyoroti sejumlah program pemerintah yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk Koperasi Merah Putih.
Menurut Nur Hidayat, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi nasional apabila didukung oleh tata kelola yang baik dan pelaksanaan yang tepat sasaran.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kritik yang konstruktif akan membantu memperkuat kualitas implementasi kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Dialog Dinilai Lebih Produktif daripada Polarisasi
Salah satu pesan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah pentingnya menjaga ruang demokrasi yang sehat dan produktif.
Para peserta menilai bahwa demokrasi yang berkualitas membutuhkan dialog yang mampu mempertemukan berbagai pandangan tanpa harus terjebak dalam polarisasi yang berkepanjangan.
Di tengah derasnya arus informasi dan perdebatan di media sosial, forum-forum diskusi dianggap memiliki nilai strategis karena memungkinkan masyarakat membahas persoalan secara lebih mendalam dan berbasis argumentasi.
Menurut para pembicara, budaya dialog perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara lebih substantif.
Dari Ruang Diskusi untuk Indonesia yang Lebih Maju
Forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” menunjukkan bahwa semangat perubahan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang dialogis dan berorientasi pada solusi.
Alih-alih memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah, forum tersebut justru mendorong lahirnya kritik yang konstruktif, evaluasi yang objektif, dan dukungan terhadap perbaikan tata kelola berbagai program pembangunan.
Di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi publik yang berbasis gagasan dan pengawasan yang sehat dinilai menjadi modal penting untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Melalui diskusi yang terbuka dan semangat persatuan, mahasiswa Semarang menunjukkan bahwa reformasi bukan hanya tentang perubahan, tetapi juga tentang bagaimana seluruh elemen bangsa bersama-sama mengawal kemajuan Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
.png)









